cieloveau

cause life is short

Politik Luar Negeri pada Era Orde Baru

diposting oleh putrinyaperwira-fisip09 pada 07 November 2012
di Studi Strategis Indonesia II - 1 komentar

Era Orde Baru merupakan era yang kontroversial, dengan Soeharto sebagai aktor utama. Dunia perpolitikan Indonesia tidak akan terasa seru bila meniadakan bahasan mengenai dinamika politik yang terjadi selama kepemimpinan Soeharto, tidak hanya politik dalam negeri, melainkan juga politik luar negeri. Ada beberapa perubahan yang diusung oleh Soeharto semenjak dia menggantikan Soekarno sebagai orang nomer satu di republik ini kala itu. Mulai dari gaya kepemimpinan, arah tujuan politik dalam negeri maupun luar negeri, kompetisi politik, dan kebijakan-kebijakan yang ada pada saat itu. Politik luar negeri Indonesia memang tetap bebas aktif, namun karena politik luar negeri diibaratkan sebagai sebuah ruang alih-alih sebuah titik -dimana para pembuat kebijakan bebas dalam menentukan posisinya dalam ruang tersebut-, tentu saja akan ada hal-hal baru yang berbeda dari sebelumnya. Di bawah ini akan diuraikan mengenai bagaimanakah pengaruh Soeharto terhadap politik luar negeri Indonesia, seberapa besar pengaruh militer dalam pengambilan keputusan politik luar negeri saat itu, dan apakah tujuan utama politik luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan Soeharto.

Bagaimanakah pengaruh Soeharto terhadap PLN RI?

Terlepas dari perdebatan sejarahwan mengenai keasliannya, Supersemar telah membawa Soeharto ke kursi kepemimpinan di Republik Indonesia. Soeharto selalu diidentikkan dengan kebudayaan Jawa. Banyak hal yang menunjukkan bahwa kebudayaan Jawa tercermin dalam gaya kepemimpinan Soeharto. Adapun beberapa hal yang menampakkan pengaruh dari Soeharto terhadap politik luar negeri Indonesia, yang dipengaruhi oleh budaya Jawa, antara lain, yang pertama adalah latar belakang abangan (Islam nominal atau liberal yang merupakan perpaduan antara kepercayaan asli Jawa, agama Hindu, dan agama Islam) dan budaya Jawa yang ada dalam Soeharto membuatnya tidak mengenal pertimbangan ke-Islaman dan juga berusaha mendapatkan bantuan pembangunan ekonomi secara opimal tanpa mempedulikan keragaman yang berkembang.

Pengaruh Soeharto dalam penerapan politik luar negeri bebas aktif juga berasal dari asumsi kekuatan budaya Jawa sehingga Soeharto beranggapan bahwa Jawa merupakan pusat dunia dan Indonesia ditakdirkan memainkan peranan dalam masalah-masalah dunia. Hal ini berpengaruh pada semakin aktifnya peranan Indonesia di dunia internasional. Soeharto juga terpengaruh oleh pola kepemimpinan tradisi Jawa yang menyatakan bahwa pimpinan adalah yang utama yang juga dipraktikkan dalam permasalahan politik luar negeri. Soeharto tampil sebagai figur utama yang tetap sulit menerima pendapat dari bawahannya dan kritik luar negeri. Hal ini memunculkan budaya politik tradisi otoriter (feodalisme), seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat, “kebijakan dan keputusan dari atasan merupakan faktor penentu yang penting dalam kehidupan sehari-hari” (dalam Suryadinata, 1998b: 25). Sebagai contoh, ketika negara-negara Barat mulai menuntut pola demokrasi dilaksanakan di Indonesia dan mulai memantau pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan IGGI, Soeharto meresponnya dengan sangat cepat dan bahkan marah. Hal ini berujung pada pembubaran IGGI (Pudjiastuti, 2008: 159-160).

Soeharto memang menjadi figur utama dalam proses perumusan kebijakan politik luar negeri Indonesia sehingga setiap kebijakan yang penting membutuhkan persetujuannya (Suryadinata, 1998a: 58). Apalagi sejak pemilu 1982, Soeharto mulai aktif dalam mempengaruhi pilihan-pilihan politik luar negerinya. Bahkan kuatnya posisi Soeharto membuat lembaga legislatif, yang dalam hal ini DPR atau lembaga eksekutif yaitu Menteri Pertahanan, Meneteri Koordinator Ekonomi, Bappenas, maupun Departemen Luar Negeri, tidak dibutuhkan sarannya (Pudjiastuti, 2008: 160). Secara garis besar, pengaruh Soeharto terhadap politik luar negeri Indonesia, selain yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dicontohkan dalam beberapa poin yaitu dimenangkannya pandangan Soeharto pada kasus pelarangan turis Australia untuk suatu periode pendek di tahun 1988, penanganan masalah Dili di tahun 1993 yang mana Soeharto berada dalam posisi mengandalikan secara penuh, dan kunjungan Perdana Menteri Israel di tahun 1993 (Suryadianata, 1998a: 59). Kasus Timor Timur juga menjadi isu paling penting dalam politik luar negeri Soeharto yang pada saat itu menaruh perhatian pada isu keamanan dan sangat nasionalistik. Presiden Soeharto memainkan peran aktif yaitu melakukan inisiatif untuk menentramkan kritik internasional (Suryadinata, 1998a: 82-83).

Seberapa besar pengaruh militer dalam pengambilan keputusan PLN RI pada masa Soeharto?

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Soeharto memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan. Namun selain Soeharto, masih ada aktor penting lainnya di balik pengambilan keputusan politik luar negeri yaitu militer. Keberadaan Soeharto menjadi pemimpin tertinggi RI merupakan bagian dari dukungan ABRI yang menekankan pentingnya perubahan agenda nasional (Pudjiastuti, 2008: 166). Citra Indonesia sebagai negara antikomunis sangat mendominasi kebijakan-kebijakan politik dalam negeri Indonesia dan merupakan suatu alasan mengapa terjadi penguatan peran ABRI. ABRI turut campur tangan dalam proses penentuan kebijakan dalam hal kehidupan politik dan ekonomi negara (Pudjiastuti, 2008: 132).

Pengaruh militer dalam pengambilan keputusan politik luar negeri pada masa Soeharto dapat dibagi menjadi dua periode. Periode awal Orde Baru, ada beberapa kelompok perumus politik luar negeri Indonesia, yaitu militer yang terdiri dari Departemen Pertahanan dan Keamanan, LEMHAMNAS, dan BAKIN. Sedangkan yang kedua adalah Departemen Luar Negeri (Deplu) dan Bappenas. Peranan Deplu semakin berkurang pada masa Orde Baru karena Adam Malik, yang merupakan tokoh penting dalam Departemen Luar Negeri, secara bertahap disingkirkan oleh kelompok militer. Dalam beberapa kasus terdapat kecenderungan meningkatnya sikap tegas militer. Perlu diketahui bahwa setelah kudeta 1965, militer memasuki Deplu dalam rangka mengikis PKI dan simpatisannya dalam lingkup internasional. Kemudian, peran militer ini dilembagakan dalam Deplu (Suryadinata, 1998a: 49-50). Tidak hanya Deplu yang sering dilangkahi oleh ABRI dalam hal proses pembuatan keputusan, melainkan juga Bappenas yang sering diintervensi. Seperti pada saat Bappenas mengeluarkan UU Penanaman Modal Asing tahun 1967 sebagai upaya menarik dana luar ke dalam negeri, beberapa kelompok ABRI, termasuk Ali Murtopo dan Ibnu Sutowo, melakukan penolakan. Selain itu juga sulit dilihat apakah apa yang disampaikan oleh Sekretaris Negara (Sekneg) merupakan bagian dari hasil koordinasi antarmenteri kabinet yang terkait selain Deplu, atau hanya merupakan masukan dari kelompok-kelompok ABRI yang diterima oleh Soeharto. Hal ini dikarenakan seorang Sekneg seringkali adalah seorang perwira ABRI. Bahkan ABRI juga ikut menduduki posisi strategis di kedutaan-kedutaan Indonesia (Pudjiastuti, 2008: 163-166).

Adapun beberapa contoh konkret mengenai peran penting militer selama tahun 1980-an adalah:

  • Isu Timor Timur. Adam Malik, Menlu pada masa itu, mengutarakan bahwa Indonesia tidak memiliki rencana terhadap Timor Timur. Namun kemudian Ali Moertopo menjalin persahabatan dengan satu kelompok yang bernama “Apoedeti”. Invasi pasukan Indonesia dan perseteruan di Timor Timur menyebabkan berkembangnya sebuah opini, yaitu pandangan bahwa Timor Timur merupakan wilayah strategis.
  • Kebijakan “garis keras” yang diambil Indonesia soal Irian Barat.
  • Kunjungan Soeharto ke Jepang yang diintervensi oleh militer guna mendapatkan bantuan lebih banyak.
  • Sikap Indonesia terhadap RCC di PBB.
  • Masalah David Jenkins yang mempublikasikan kegiatan bisnis Soeharto pada saat pertemuan Indonesia-Australia yang kemudian membuat militer memutuskan untuk melarang turis Australia memasuki Bali.
  • Benny Moerdani memberikan sikap aktif dalam hal penyelesaian isu Kamboja dengan melaksanakan kunjungan ke Vietnam, walaupun hasilnya malah terkesan menimbulkan keresahan negara ASEAN. Dan yang terakhir adalah kasus penutupan Selat Lombok dan Sunda yang diumumkan oleh Benny M yang kemudian menyebabkan keresahan Internasional (Suryadinata, 1998a: 59-61).

Dalam praktiknya, pada awal-awal Orde Baru, militer memang seringkali mengintervensi di berbagai bidang (Suryadinata, 1998a: 55). Ini juga merupakan hasil dari konsep yang diajukan oleh Jenderal A.H Nasution tentang konsep Middle Way yang kemudian menjadi faktor utama munculnya konsep dwifungsi yang digunakan sebagai dasar keterlibatan militer dalam politik pada era Soeharto (Suryadinata, 1998a: 43-44). Namun pada periode-periode selanjutnya, hubungan ini semakin melemah dan mulai muncul banyak pertentangan antara pemikiran Soeharto dan militer sehingga pada akhirnya pandangan Soeharto dimenangkan (Suryadinata, 1998a: 59).

Apakah tujuan utama PLN RI pada masa Soeharto?

Tahun 1966 merupakan masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Orde Lama mewariskan kebrobrokan ekonomi yang serius bagi pemerintah Orde Baru yang ditandai oleh pinjaman negara sebesar 785,6 juta dolar AS, pendapatan negara yang hanya sekitar 485 juta dolar AS, dan inflasi yang mencapai 65% (Pudjiastuti, 2008:143). Kemudian Soeharto membuat semacam pergeseran pusat perhatian yang terjadi, yakni lebih menaruh perhatian pada masalah rehabilitasi ekonomi Indonesia (Suryadinata, 1998a: 44). Pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun tingkat regional. Oleh karena itu, Soeharto bergegas membina hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan good neighbourhood policy dalam kawasan regional melalui terbentuknya ASEAN. Bagi Indonesia, stabilitas dan kedamaian lingkungan internasional dan regional merupakan faktor penting untuk memulihkan keadaan Indonesia dari krisis ekonomi dan juga guna melancarkan pembangunan Indonesia. Adapun upaya riil yang menunjukkan perubahan arah politik luar negeri adalah: (1) Indonesia menghentikan konfrontasinya dengan Malaysia yang disambut baik oleh AS dan Jepang; (2) Indonesia kembali masuk PBB; (3) Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC, walaupun pada akhirnya Soeharto kembali menormalisasikan hubungan tersebut pada periode selanjutnya; (4) Indonesia aktif dalam pembentukan ASEAN; (5) Indonesia memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan AS, Inggris, dan negara barat lainnya, secara bilateral maupun multilateral; (6) Membina persahabatan dengan Jepang. Hubungan ini membantu Indonesia dalam permasalahan ekonomi (Pudjiastuti, 2008: 119-120).

Adanya hubungan kedekatan antara Indonesia dengan banyak negara dan lembaga internasional, digunakan oleh pemerintah untuk mencari bantuan dana asing untuk membangun ekonomi Indonesia. Dalam jangka pendek, dua landasan kebijakan yang diprioritaskan adalah stabilitas dan pembangunan ekonomi (Pudjiastuti, 2008: 130-131). Selain itu, Soeharto juga menyatakan keinginannya untuk melepaskan diri dari citra lama yang selama ini dianut oleh Soekarno yang radikal dan revolusioner. Berbeda dengan Soekarno yang lebih condong ke negara komunis, Soeharto justru lebih dekat dengan Barat karena hanya pihak Barat yang bisa memenuhi ekonomi Indonesia pada saat itu (Pudjiastuti, 2008: 118).

Pada periode awal pemerintahannya, Soeharto memang terkesan pasif, namun setelah pemilihan umum 1982, Soeharto menjadi lebih aktif ketika ia tertarik untuk menjalankan profil politik luar negeri tingkat tinggi bagi Indonesia. Disebut tingkat tinggi karena ternyata setelah pemilihan umum tersebut, ketika Golkar sebagai partai yang unggul, Soeharto lebih percaya diri dan politik luar negeri Indonesia berorientasi keluar yang mana Indonesia ingin memainkan peran dominan dalam masalah-masalah regional dan ekstraregional (Suryadinata, 1998a: 46). Bukti-bukti peran aktif Indonesia dalam masalah-masalah internasional antara lain peran aktif Indonesia dalam peringatan 30 tahun KAA yang mana Indonesia menjadi tuan rumah, Indonesia menjadi Ketua GNB meskipun sempat tidak disetujui oleh beberapa negara, Indonesia aktif dalam menyokong perdagangan bebas di APEC, Indonesia berperan sebagai penengah dalam konfrontasi Malaysia dengan Singapura atas sengketa pulau, berupaya memecahkan masalah Kamboja, dan memprakarsai pertemuan-pertemuan di tingkat ASEAN (Pudjiastuti, 2008: 122). Jadi tidak hanya rehabilitasi ekonomi dan pembinaan persahabatan dengan negara Barat saja yang menjadi tujuan utama politik luar negeri Indonesia, tetapi juga menjadi negara yang dominan bahkan pemimpin kawasan.

 

Referensi:

Suryadinata, Leo. 1998a. “Politik Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru: Munculnya Militer”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [terj.], Jakarta: LP3ES, hlm. 43-62.

­­                            . 1998b. “Faktor-Faktor Determinan Politik Luar Negeri Indonesia: Mencari Penjelasan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [terj.], Jakarta: LP3ES.

Pudjiastuti, Tri Nuke. 2008. ”Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru”, dalam Ganewati Wuryandari (ed.), 2008. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik. Jakarta: P2P LIPI dan Pustaka Pelajar. hlm. 112-173.

 

1 Komentar

Resky Ramadhan

pada : 01 February 2013


"yang singkat2 aj donk ... Biar gampang nulis.y ...."


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :